Kabar Terkini – Tim Sukses pasangan calon (paslon) Basuki T Purnama (Ahok) -Djarot Saiful Hidayat menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Mereka berjumpa dengan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti untuk menekan supaya laporan pengadangan kampanye paslon mereka ditindaklanjuti dengan cepat.
“Kami ingin menyampaikan banyak hal berkaitan dengan beberapa aduan kami pada pihak-pihak yang sudah menghambat kampanye paslon kami Ahok-Djarot,” tutur Sekretaris Pemenangan Timses Ace Hasan Syadzily di Kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).
Ace berpandangan kalau sudah banyak bukti yang ada di lapangan untuk tunjukkan gangguan pada paslonnya. Dirinya meminta Bawaslu DKI serius menindaknya.
“Kami pasti begitu kecewa lantaran upaya untuk lakukan kampanye adalah hak semua paslon. Kami sudah beberapa kali mengemukakan aduan dan Pak Djarot sudah datang kesini. Selalu alasannya mesti sesuai sama prosedur dan sebagainya,” urainya.
Semantara itu, Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti menolak kalau pihaknya tak menindaklanjuti laporan itu. Bawaslu DKI sudah secara serius mengolah segara laporan yang masuk.
“Telah ditindaklanjuti sesuai sama ketentuan. Supaya kita ketahui kalau terlapor ini kan mesti mempunyai hak jawab. Pak Djarot, saksi, polisi, pengawas sudah. Jadi kita perlu hak jawabnya terlapor untuk penuhi hal itu,” ucapnya.
Mimah menyatakan kalau Bawalu DKI juga sudah tegas lakukan pencegahan. Bawaslu DKI meminta supaya masing-masing pihak saling menahan diri supaya kampanye jalan lancar.
“Bawaslu telah tegas, lantaran kewenangan pengamanan bukanlah di kita. Di pasal 65 PKPU nomor 12 tahun 2016, kalau kepolisian dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kampanye. Bila lokasi itu dikira tidak aman untuk paslon atau tim kampanye, KPU bisa mengusulkan pada paslon itu. Dan yang dapat mendeteksi keamanan hanya tim dari kepolisian,” imbuhnya.
Disinggung tentang peluang para pelaku itu merupakan dari lawan politik, Mimah meminta masyarakat tak gegabah mengambil kesimpulan. Pihaknya bakal memprioritaskan proses hukum yang berlaku untuk membutikan hal itu.
“Tetaplah mesti dibuktikan secara hukum. Bila ada pengerahan massa dan sebagainya itu laporkan saja ke kepolisian. Kita mengatasi yang sesuai dengan kewenangan kita,” ujarnya.