Home / Kabar Terkini / Golkar Tetap Haruskan Calon Ketua Umum Setor Rp 1 Miliar
Golkar Tetap Haruskan Calon Ketua Umum Setor Rp 1 Miliar

Golkar Tetap Haruskan Calon Ketua Umum Setor Rp 1 Miliar

Kabarterkini.biz – Kabar Terkini, Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memutuskan bahwa syarat setoran Rp 1 miliar untuk setiap calon ketua umum Partai Golkar akan tetap berlaku.

Syarat ini tetap diberlakukan biarpun Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan saran bahwa setoran tersebut merupakan bentuk politik uang dan gratifikasi.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Steering Committee Munaslub Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (5/5/2016).

“Sumbangan caketum tidak berhubungan dengan gratifikasi,” kata Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Agun menyebutkan bahwa Steering Committee menghargai gagasan dan imbauan yang diberikan KPK. akan tetapi, Steering Committee menilai saran tersebut bukanlah sesuatu yang mengikat yang harus diikuti.

“perihal dengan pemberitaan, Komite Etik mengklarifikasi bahwa KPK tidak pernah melarang sumbangan, bahkan KPK tidak akan mencampuri,” katanya.

Steering Commitee lebih memilih berpatokan pada Pasal 34 Undang-Undang tentang Partai Politik soal iuran anggota. Aturan tersebut memperbolehkan kader untuk menyumbang berapa pun kepada partai.

“Dalam konteks caketum memberi sumbangan dalam munaslub merupakan sumbangan sebagai kader anggota parpol dalam munaslub yang tentunya membutuhkan biaya tidak sedikit,” unkap Agun.

Keputusan ini berlawanan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian.

Belakangan ini, Lawrence telah bertemu dengan pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan sejumlah deputi serta pejabat lain di KPK soal kewajiban iuran Rp 1 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, kata dia, KPK melarang penarikan iuran karena calon yang akan dipilih maupun pihak yang punya suara ada yang berasal dari kalangan penyelenggara negara.

Lawrence mengatakan bahwa iuran Rp 1 miliar tidak akan dilakukan. Iuran yang telanjur dibayar oleh bakal calon ketua umum akan dikembalikan utuh.

“Jadi, tidak ada pengumpulan dana Rp 1 miliar yang wajib,” tegas Lawrence di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2016).

( Kabar Terkini )

Scroll To Top
Poker Texas Boya Bola369