Kabar terkini- Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi G20 tahun ini. Rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 akhir tahun ini di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Putin dikabarkan akan menghadiri agenda besar KTT G20.

Meskipun Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutu menentangnya, namun Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengonfirmasi, tuan rumah G20 Jakarta telah mengundang Putin ke KTT kepala negara pada November 2022 di Bali.

Untuk saat ini, Rusia masih terknfirmasi akan menghadiri gelaran ekonomi dunia tersebut. Sementara itu, AS dan negara-negara sekutunya mempertimbangkan untuk mengeluarkan Rusia dari keanggotaan forum Internasional tersebut.

Pro Kontra Rusia di G20

Australia protes Perdana Menteri Australia Scott Morrison prihatin terhadap rencana Putin untuk menghadiri KTT G20 di Indonesia tahun ini. Seperti diketahui, AS juga telah memimpin penerapan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia.

Ketegangan pun meningkat antara kedua negara, mencapai tingkat yang tidak terlihat sejak Perang Dingin. Sikap Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan, Indonesia selaku ketua presidensi G20 mengundang seluruh anggota, termasuk Rusia.

Sebagai presidensi dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, dan bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip based on principal. Triansyah mengatakan, sikap Indonesia di berbagai forum atau organsiasi internasional selalu berpegang pada aturan.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku dalam pelaksanaan KTT G20 di Bali. Sehingga, memang kewajiban Presidensi G20 untuk mengudang semua anggotanya. RI tak bisa langsung keluarkan Rusia Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Indonesia tidak bisa serta merta bersikap atas permintaan negara Barat semata.

Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat dilakukan dalam hal diplomasi internasional. Kita harus berada di posisi yang berjarak sama antara kepemimpinan barat dan kepemimpinan Rusia. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memanfaatkan posisi Indonesia yang memegang Presidensi G20 untuk mengatasi konflik ini.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus menyukseskan agenda KTT G20 dan memastikan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara hadir. Ia mengatakan, Indonesia juga bisa turun menjadi juru damai atas konflik di Ukraina.