Home / Kabar Terkini / Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD

Kabarterkini.bizKabar Terkini, Jakarta – Perwakilan Advokat Komite Penegakan Pro Yustisia, Finsen Mendrofa mengatakan, ucapan Fadli dan Fahri mengenai imbauan makar terhadap Presiden Joko Widodo sudah menghasut pendemo. Mereka menolai pernyataan itu tidak pantas untuk dilontarkan seorang wakil rakyat.

“Jadi kita di sini sebagi tim kuasa hukum mengajukan pengaduan atas dugaan, ini dugaan ya, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara Fadli Zon dan Saudara Fahri Hamzah pada saat melakukan aksi damai pada tanggal 4 November 2016,”ucap Finsen.

“Kita melihat ada unsur ya dugaan unsur penghasutan kepada massa kemudian imbauan untuk makar dan memang ini terkesan ditunggangi, ini terkesan ya,”tambahnya.

Untuk itu, Finsen menganggap, Fadli dan Fahri sudah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan ayat 4 dan pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

“Jadi oleh karena itu sebagai wakil rakyat apalgi pada orasinya dia menyampaikan sebagai pimpinan DPR, kalau pimpinan DPR menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 itu undang-undang MD3 kalau pimpinan DPR itu juga selaku juru bicara DPR dalam artian institusi,”terangnya.

Pihaknya sudah melampirkan bukti-bukti dalam laporan itu. Finsen menyatakan, Fadli dan Fahri mesti mengklarifikasi keikutsertaannya atas nama lembaga DPR atau perseorangan. Karena, apabila membawa nama institusi, keduanya diduga menciderai lembaga DPR.

“Teman-teman bisa melihat sendiri lah ya nanti kita udah kumpulkan bukti dan kita udah serahkan kepada pihak pengaduan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita udah kumpulkan bukti kalau ini terkesan menciderai terkesan ya, menciderai institusi lembaga tinggi negara ini,”tegas Finsen.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang MD3, seorang anggota dewan semestinya membantu menjaga kerukunan dan persatuan, bukan malah memperkeruh suasana sesudah demonstrasi.

“Jadi kita melihat dari perspektif itu sebagai anggota dewan yang terhormat mesti nya itu di dalam undang-undang MD3 juga mengatakan kalau setiap anggota DPR itu wajib memelihara kerukunan nasional bukan malah memanas-manas kan ini kita duga situasi pada saat itu memanas-manaskan,”ngakunya.

Finsen berharap MKD bisa segera memproses aduan itu. Dia mengaku pihak MKD bakal memverifikasi bukti-bukti laporan itu. Apabila bukti sudah diverifikasi, MKD bakal disidangkan pada masa sidang berikutnya.

Oleh sebab itu kita berharap kepada MKD ya karena ini diverifikasi. Katanya kita diberi waktu 14 hari telah oke maka disidangkan pada saat telah selesai reses,”tutup Finsen.

Scroll To Top
Poker Texas Boya Bola369