Kabar terkini- Pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan masih menjadi perdebatan hangat di ruang publik meskipun proses pembangunannya sudah berlangsung. Hak-hak tanah adat beserta keamanan lingkungan menjadi faktor utama dari pihak-pihak yang menolak pemindahan ibu kota tersebut.

Presiden Joko Widodo mengatakan, program pembangunan ibu kota negara (IKN) tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.  Tak hanya ekonomi, Jokowi juga mengaku ingin memamerkan IKN sebagai bagian dari transformasi di bidang lingkungan, teknologi, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan.

Pada acara Mandiri Investment Forum 2022 secara virtual, menegaskan bahwa IKN Nusantara akan kita jadikan showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lain, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, serta tata sosial yang toleran yang menjunjung tinggi etika publik.

IKN Sebagai Transformasi Ekonomi

Selain IKN, Jokowi juga ingin memamerkan kawasan industri hijau (green industrial park) yang tengah dibangun di Kalimantan Utara sebagai bagian dari tranformasi ekonomi. Ia mengatakan, pemerintah fokus melakukan pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai ekonomi berkelanjutan di berbagai bidang, mulai dari lingkungan, sosial, hingga pemerintahan.

Selanjutnya, Jokowi pun mengundang para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ia mengaku bersyukur investasi dalam negeri tumbuh subur. Tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp 901 triliun atau tumbuh 9 persen secara year on year dibanding tahun sebelumnya.

Adapun penanaman modal asing tumbuh 10 persen secara year on year atau mencapai Rp 454 triliun.Jokowi berharap angka ini terus naik seiring dengan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Pemerintah menjamin keamanan investasi bapak ibu dan saudara-saudara yang ditanamkan di Indonesia. Untuk diketahui, pemerintah berencana memulai pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara” di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada pertengahan 2022.

Meski pembangunan ini diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun, namun, presiden, TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai berpindah ke ibu kota baru pada 2024. Pada 18 Januari 2022 lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN akan disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna DPR nanti.