Inilah babak baru pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Artikel terkini- Ibu kota Negara (IKN) Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajang pasir utara kalimantan timur semakin serius di garap. Pemerintah telah memilih nama Nusantara sebagai nama ibukota yang baru. tim transisi dan tim penasihat pemindahan IKN telah di teken.

di tengah pro dan kontra pemindahan ibu kota negara, persiapan IKN memasuki babak baru. tim transisi mulai melakukan tugas krusial. Memenuhi fasilitas arah kebijakan presiden Jokowi, memberikan masukan hingga memastikan realisasi kesiapan pemindahan dan pembangunan IKN. Lalu sudah tepatkah langkah dan tugas nya untuk pembangunan ini?

Regulasi baru turunan undang-undang IKN

  1. Perpres No. 17 tahun 2022, regulasi mengatur tentang padanan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah IKN.
  2. Perpres no. 62 tahun 2022, tentang otoritas ibukota nusantara. Regulasi ini mengatur lebih detail mengenai kewenangan dan fungsi badan otoritas dan dewan IKN.
  3. Perpres no. 63 tahun 2022, tentang perincian rencana induk Ibukota Negara.
  4. Perpres no. 4 tahun 2022, tentang rencana tata ruang strategis nasional ibukota nusantara tahun 2022-2024
  5. Perores no. 65 tahun 2022, tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di ibukotan nusantara. regulasi terakhir ini mengatur tentang perolehan tanah di IKN. yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah.

Skema pendanaan ini bersumber dari APBN dan Non APBN. pembiayaan di perkirakan pemerintah sekitar 466 trilliyun dengan skema 89,4 trilliyun dari APBN 25, 4  trilliyun dari  kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta 123,2 trilliyun dari swasta.

pendanaan pemindahan IKN dikatakan oleh anggota tim transisi otoritas IKN, Sidik pramino dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha memiliki tantangan besar untuk menarik investor sehingga dikhawatirkan pada akhirnya justru membebani APBN dan berimbas pada kenaikan rasio utang.

pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah wacana yang sudah ada sejak era hindia belanda namun sejak kemerdekaan baru presiden joko widodo yang merealisasikan wacana tersebut. pindah ibu kota bukan merupakan political legacy atau warisan kebijakan politik yang monumental melainkan perlu perencanaan yang matang sempurna agar ibu kota negara memadai sebagai pusat pemerintahan.