GNPF MUI Meminta Polri Untuk Segera Penjarakan Ahok

Kabar Terkini – Perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang di pimpin oleh Habib Rizieq bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sore ini. Mereka menyampaikan beberapa hal, satu diantaranya sikap Polri yang tidak segera menahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atas masalah penistaan agama.

Ketua Pembina GNPF-MUI Muhammad Rizieq Shihab menyatakan tak ada satu orang juga yang diputuskan sebagai tersangka atas pasal penistaan agama yang tidak ditahan.

“Kami telah sampaikan pada pimpinan DPR kalau selama sejarah di Indonesia, kita bicara penegakan hukum, semuanya tersangka yang berkaitan pasal 156a KUHP itu ketika dinyatakan tersangka tak ada yang tidak ditahan,” kata Rizieq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut dia, jika polisi tak kunjung menahan Ahok malah bakal jadi preseden buruk untuk citra peradilan di Indonesia.

“Jadi kalau ada kali ini, ada tersangka, ada pelanggar dari pada pasal 156a KUHP yang lalu dinyatakan tersangka dan tak ditahan ini jadi preseden tidak baik untuk penegakan hukum di RI,” tuturnya.

Ketum Front Pembela Islam ini menyatakan tak ada pilihan lain untuk Polri selain segera menahan Ahok. Hal tersebut, lanjutnya juga mencegah Ahok melarikan diri. Walau sudah ada ketentuan Ahok dicekal untuk pergi keluar negeri.

“Karenanya kami minta setelah dinyatakan tersangka, Ahok ini mesti segera ditahan. Tak ada pilihan untuk penegak hukum di negara ini, kecuali menahan Ahok. Selain untuk mencegah Jangan sampai dia melarikan diri. Meskipun sudah ada cegah tangkal, namun ini berpotensi melarikan diri,” tegasnya.

Seperti di ketahui, Ahok ditetapkan sebagai tersangka setelah Polri menyelidiki video pidato kontroversialnya yang menyinggung Surah Al Maidah ayat 51 saat lakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Tidak hanya itu, pihak Bareskrim Polri telah meminta keterangan puluhan saksi ahli, baik ahli bahasa, sampai ahli agama.

Atas tindakannya, Ahok diancam pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 156 a KUHP berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun siapa saja dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau lakukan perbuatan : a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan pada suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Sedangkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi seperti berikut “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebabkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar pada atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Posted by sevenadmin