Dampak Omnibus Law cipta Kerja Terhadap Buruh

Apa itu Omnibus Law?

Rancangan Undang Undang Omnibus law pertama kali terdengar pada pridato kepresidenan Jokowi saat pelantikannya yang kedua kali pada 20 Oktober 2020. Kebijakan ini ditujukan sebagai konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur serta merevisi masalah yang sebelumnya diatur oleh undang-undang tertentu.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengetok palu menandakan disahkannya Omnibus law RUU cipta kerja menjadi undang-undang.

Dengan demikian, pengesahan RUU cipta kerja ini sekaligus mengakhiri masa sidang pertama yang lebih awal dari yang direncanakan yaitu pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Dalam pidato presiden Jokowi pada saat pelantikannya menjelaskan ada dua Omnibus law yang diajukan untuk direvisi bersama para anggota DPR yaitu cipta kerja dan perpajakan. Presiden Jokowi merasa Omnibus law berkaitan dengan kinerja pemerintah di sektor perekonomian.

Adapun hal-hal yang dianggap perlu untuk direvisi dari pada undang-undang cipta kerja yang diatur sebelumnya adalah sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan perizinan tanah
  2. Persyaratan investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
  5. Kemudahan berusaha
  6. Dukungan riset dan inovasi
  7. Administrasi pemerintahan
  8. Pengenaan sanksi
  9. Pengendalian lahan
  10. Kemudahan proyek pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sementara itu, Undang-undang cipta kerja yang baru terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang mengatur mulai dari aspek ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.

Dampaknya Terhadap Buruh

Setelah Omnibus law undang-undang cipta kerja disahkan, banyak elemen masyarakat yang melakukan aksi penolakan baik melalui demonstrasi maupun sosial media. Berikut merupakan beberapa dampak dari undang-undang cipta kerja baru yang dinilai merugikan karyawan.

1. Tanpa Batasan Kontrak

Pasal 59 dalam undang-undang cipta kerja yang baru menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak.

Undang-undang sebelumnya mengatur  bahwa pekerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu 1 tahun. Melalui undang-undang cipta kerja yang baru ini ini pemerintah atau pengusaha berhak untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

2. Pengurangan Hari Libur

Dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya pekerja memiliki hak untuk mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan, namun pasal 79 ayat 2 mengatur bahwa pekerja kini hanya memiliki satu hari libur dengan enam hari kerja dalam satu pekan.

3. Aturan Pengupahan Diganti

undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya mengatur ada 11 kebijakan pengupahan terhadap pekerja namun tiga di antaranya dihilangkan dalam undang-undang cipta kerja yang baru.

Kebijakan pengupahan yang dihilangkan undang-undang cipta kerja yang baru adalah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

4. Sanksi Perusahaan Tidak Bayar Upah Dihapus

Sebelumnya undang-undang ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dan jika pengusaha tidak membayarkan upah pekerja maka akan dikenakan sanksi menurut undang-undang.

Saat ini ini undang-undang cipta kerja telah menghapus pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi kepada pengusaha jika tidak membayar upah pekerja.

5. Hak Memohon PHK Dihapus

Undang-undang cipta kerja memberikan hak penuh terhadap perusahaan untuk mempertahankan pekerjaannya bahkan jika ada pekerja yang mengajukan PHK. Sebelumnya nya pekerja dapat mengajukan PHK jika memiliki masalah dalam pekerjaannya.

Posted by userlogin