5 Gubernur Ini Menyurati Jokowi Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Pengesahan undang-undang cipta kerja oleh Pemerintah melalui DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu, menyita perhatian banyak kalangan, khususnya para pekerja buruh dan mahasiswa.

Undang-Undang baru tersebut dinilai hanya akan menguntungkan kaum investor dan sebaliknya mencekik kaum buruh. Ketidakpuasan para pekerja buruh dan pelajar disalurkan lewat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta yang berpuncak pada tanggal 8 Oktober 2020.

Ternyata, aksi demo tersebut tak seperti yang dibayangkan, kericuhan terjadi antara pemdemo dengan pihak apparat yang memaksa apparat kepolisian menembakkan gas air mata dan water canon untuk menjada jarak pendemo.

Meski banyak kritikan tentang aksi apparat tersebut yang dianggap tak perlu, namun dengan alasan beberapa oknum pendemo terbukti melempari batu sampai-sampai merusak fasilitas umum serta membahayakan apparat sehingga tindakan tersebut pantas dilakukan.

Aksi Demo Terjadi Di Berbagai Kota

Tak hanya di Jakarta, aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Para pendemo beramai-ramai mendatangi kantor Gubernur serta DPRD untuk menyampaikan aspirasi serta keinginan para pekerja kepada pemerintah pusat.

Dari aksi yang dilakukan di beberapa kota, setidaknya ada lima Gubernur yang mendengarkan tuntutan warganya dan bertindak dengan menyurati Presiden tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Berikut 5 Gubernur Menolak UU Cipta Kerja

Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil adalah Gubernur yang pertama kali menyurati Presiden Jokowi beserta DPR. Adapun isi surat Gubernur Jawa Barat tersebut adalah hasil rekapan dari aspirasi pendemo dan buruh di Gedung Sate, Bandung.

Selain menyampaikan aspirasi serta penolakan warganya, Pak Ruidwan Kamil juga mengharapkan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu UU Cipta kerja.

 

Gubernur Sunatera Barat

Aksi demo yang menolak UU cipta kerja juga terjadi di Sumatera Barat, Mahasiswa yang berdemo berhasil mendorong Gubernur Irwan Prayitno untuk menyurati Presdien Jokowi.

Surat tersebut dilayangkan pada tanggal 8 Oktober 2020 tepat di hari puncak aksi demo nasional. Tak berbeda dari surat gubernur sebelumnya, Pak Irwan juga melayangkan permohonan agar Presdien mengeluarkan Perpu cipta kerja.

Gubernur Kalimantan Barat

Gubernur Sutarmidji mewakili warga Kalimantan Barat untuk mengajukan penolakan tentang UU cipta kerja kepada presiden Jokowi. Surat tersebut diharapkan dapat membatalkan peresmian UU cipta kerja yang telah disahkan sebelumnya.

Gubernur DI Yogyakarta

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga mengirimkan surat penolakan UU cipta kerja kepada pemerintah pusat setelah mengadakan penjaringan aspirasi dengan perwakilan buruh dan pekerja di Kepatihan, Yogyakarta.

Gubernur Jawa Timur

Sebagai tindak lanjut atas aksi demonstrasi yang terjadi di kota Surabaya, Gubernur Khofifah memfasilitasi perwakilan buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu Gubernur Khofifah juga menyurati Presiden Jokowi tentang penolkan UU cipta kerja.

 

Posted by userlogin