Maksud PAM Swakarsa Yang Hendak Dilibatkan CaKapolri Sigit

Berita terkini- Selain menjadi calon tunggal kapolri, beberapa pernyataan Sigit pada saat uji kepatutan dan kelayakan juga meramaikan media.

Salah satu poin penting yang disampaikannya sebagai rencana kebijakan awal pada saat dilantik menjadi Kapolri nanti adalah mengaktifkan kembali Pengamanan Masyarakat (PAM Swakarsa).

Calon Kapolri tunggal tersebut menambahkan pentingnya untuk mengikutsertakan PAM Swakarsa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Meskipun Komjen Sigit menjelaskan rencana pengaktifan PAM kembali demi keamanan masyarakat, namun tak sedikit yang mengomentari rencana tersebut.

Apa itu Pam Swakarsa?

Pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau disingkat dengan Pam Swakarsa dibentuk oleh aparat TNI Polri tahun 1998 untuk mengamankan sidang istimewa MPR 1998.

Adapun orang-orang yang tergabung dalam Pam Swakarsa 1998 tersebut diduga para preman yang diberdayakan untuk menghalau aksi demonstrasi Mahasiswa.

Salah satu memori pahit antara Mahasiswa dengan Pam Swakarsa adalah saat tragedi Semanggi dan beberapa tempat demonstrasi seperti Ismail Marzuki dan lain-lain.

Penyalahgunaan fungsi Pam Swakarsa yang berujung pada tangan kanan aparat untuk menghadapi massa mashasiwa menjadikannya tidak sejalan dengan masyarakat.

Pam Swakarsa Yang Dimaksud Sigit

Salah satu dasar kuat calon Kapolri Sigit ingin melibatkan Pam Swakarsa kembali adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang PAM Swakarsa.

Namun, Sigit menjelaskan bahwa Pam Swakarsa yang akan dilibatkan ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat tentang Pam Swakarsa tahun 1998.

Sigit mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berkemauan dari diri sendiri dan berdasarkan kepentingan masyarakat yang akan menjadi bagian dari Pam Swakarsa ini.

Selain itu, para calon Pam Swakarsa ini pun nantinya akan dikukuhkan oleh pihak kepolisian dan diintegrasikan dengan Polisi Daerah (Polda).

Rencana yang sempat menghebohkan media tersebut diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan sinergi yang baik antara polri dan masyarakat.

Sebenarnya Kapolri Idham Aziz sudah pernah mengusulkan hal tersebut,hingga menandatangani peraturan kepala kepolisian tentang Pam Swakarsa tahun 2020 lalu.

Jadi, calon penggantinya hanya melanjutkan rencana kebijakan yang telah diupayakan oleh jajaran Kapolri sebelumnya.

Posted by userlogin