Artikel terkini- Ibu kota Negara (IKN) Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajang pasir utara kalimantan timur semakin serius di garap. Pemerintah telah memilih nama Nusantara sebagai nama ibukota yang baru. tim transisi dan tim penasihat pemindahan IKN telah di teken.
di tengah pro dan kontra pemindahan ibu kota negara, persiapan IKN memasuki babak baru. tim transisi mulai melakukan tugas krusial. Memenuhi fasilitas arah kebijakan presiden Jokowi, memberikan masukan hingga memastikan realisasi kesiapan pemindahan dan pembangunan IKN. Lalu sudah tepatkah langkah dan tugas nya untuk pembangunan ini?
jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah di jamin oleh negara melalui Undnag-Undang Ibu Kota Negara yang disetujui oleh mayoritas fraksi di Dewan Perwawkilan Rakyat (DPR).
dikutip dari tayangan akun youtube PMKRI TV, ada yang bertanya mengenai kelanjutan proses pembangunan IKN di tahun 2024, kemudian jokowi menjawab ” lho sudah ada undnag-undnagnya, didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi?” jawab presiden jokowi dalam pembukaan kongres XXXII PMKRI di Samarinda, rabu (22/6/2022).
Jokowi juga mengatakan bahwa wacana pemindahan IKN sudah dirancangkan sejak era presiden soekarno. kemudian dilanjutkan sebagai wacana di era pemerintahan selanjutnya. ini adalah saat yang tepat, sudah dapat dieksekusi karena sudah ada jaminan melalui Undnag-Undnag IKN.
ide sudah muncul sejak era sukarno
“jadi kalau masih ada yang meragukan, jadi pindah atau tidak, undnag0undnagnya sudah ada” tegas jokowi.
Ia menambahkan, IKN akan memiliki banyak fasilitas ramah lingkungan, mulai dari listrik dengan tenaga air, penggunaan energi hijau untuk transporatasi publik, serta 70 persen wilayah IKN yang menjadi area hijau. Selain itu, sistem transportasi di IKN juga dirancang agar perjalanan dari satu titik ke titik lainnya dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. “Artinya 10 minute-city, entah dengan transportasi pribadi maupun transporatsi umum. Ini desain-desain kota masa depan yang saya kira ini miliknya anak-anak muda,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan, ibu kota baru itu harus bisa menarik para ahli digital bukan hanya mereka yang berasal dari Indonesia, tetapi juga negara-negara lain.
