Kabar Terkini – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung mengomentari pemecatan Yorrys Raweyai dari jabatan Korbid Polhukam. Menurut Akbar, pemecatan Yorrys bisa menimbulkan anggapan Golkar tidak demokratis.
“Bisa saja orang menganggap nanti kepemimpinan Golkar tidak demokratis, tidak terbuka. Kemudian implikasi lebih jauh bisa saja Golkar itu bagaimana partainya dikelola dengan cara begini. Kan dapat saja yang sebelumnya bersimpati kepada partai, mepunyai harapan pada partai, bisa saja menjadi katakanlah mundur,” tutur Akbar kepada wartawan, Selasa (03/10/2017).
Menurut Akbar, apabila seorang kader dipecat dari Golkar, pastilah mesti melalui mekanisme partai. Seorang kader menurut Akbar tidak bisa dipecat begitu saja dari partai.
“Ini kan kita hidup di zaman reformasi yang tidak bisa melakukan pemecatan begitu saja tanpa dengan alasan-alasan dan semuanya tentu harus mengacu kepada sebuah peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi, AD/ART, peraturan organisasi dan lain sebagainya,” ujar Akbar.
“Dan kemudian juga tidak langsung memecat, biasanya kan ada prosesnya, contohnya ada peringatan atau misalnya juga dipanggil, pendekatan. Pokoknya itu ada mekanismenya, ini kan kita hidup di iklim yang demokratis. Yang akuntabel begitu ya,” tambahnya.
Akbar memiliki pandangan pribadi soal masalah tersebut. Akbar menyarankan dialog antara Novanto dan Yorrys.
“Saran saya dilakukan pendekatan, diajak berdialog, berdiskusi secara terbuka dan demokratis. Dia tentu bisa memberikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh logika dengan dasar yang kuat,” ujar Akbar.
Dalam foto yang diterima liputan6, Senin (3/10), nama Yorrys tidak ada dalam struktur organisasi di Golkar. Jabatannya diisi Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.
Ketua DPD Golkar Papua Aziz Samual mengutarakan surat itu sudah ditandatangani pada Senin (2/10) kemarin. Aziz menambahkan surat itu ditandatangani Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.
“Saya memang ada SK-nya. Kalau tidak ada, mana mungkin saya berbicara. Ini ada SK-nya. (Surat diteken) Ketua Umum dan Sekjen,” ujar Aziz saat dihubungi.
Sementara itu, Yorrys mengaku belum memperoleh kabar tersebut. Dia tidak mau berasumsi terkait kabar pencopotannya.
“Saya belum tahu. Belum tahu, kenapa kita berasumsi macam-macam, biarin. Tapi ini kan partai memiliki mekanisme, ini bukan perusahaan, tidak main suka-suka. Kan ada peraturannya,” sebut Yorrys saat dimintai konfirmasi terpisah.