Artikel Android- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Depok, Ikravany Hilman mempertanyakan alasan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara masif. Pasalnya, PKS secara tiba-tiba menggalang opini penolakan kenaikan harga BBM melalui spanduk, poster, baliho serta melakukan demonstrasi oleh para kader PKS.

“Sebetulnya gini, nanti kita buktikan. Ini memang kepedulian murni PKS terhadap rakyat kecil, atau oportunisme politik memanfaatkan situasi” Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi. Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

PKS Menolak kenaikan harga BBM

Aksi penolakan PKS terkait naiknya harga BBM ditunjukkan oleh seluruh anggota DPR Fraksi PKS meninggalkan ruangan saat rapat paripurna sedang berlangsung di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9). Mereka tampak berdiri dengan mengangkat kertas bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, termasuk Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang juga anggota Komisi I DPR RI.

Dalam rapat, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto melakukan interupsi sebelum Menteri Keuangan menyampaikan paparan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam interupsinya, Mulyanto menyampaikan suara PKS tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan melakukan walkout.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok. “PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY,” kata Hasto. Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.
Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya. “Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data,” ujar Hasto.

Tak hanya itu, Hasto mengatakan dari sisi hulu Presiden Jokowi justru berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kemudian, pemerintah juga membangun sejumlah kilang pengolahan minyak bumi (refinery).