Home / Kabar Terkini / Pihak Romi Sentil Djan Faridz: Cara Politik Yang Tidak Etis Seperti Anak Kecil
Pihak Romi Sentil Djan Faridz: Cara Politik Yang Tidak Etis Seperti Anak Kecil

Pihak Romi Sentil Djan Faridz: Cara Politik Yang Tidak Etis Seperti Anak Kecil

Kabarterkini.bizKabar Terkini, Jakarta – PPP pihak Djan Faridz terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan hukum untuk kepengurusannya. Hal itu dilakukan dengan menyurati MenkumHAM supaya menganulir Surat Keputusan Kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy alias Romi.

Tidak cukup dengan satu cara, pihak Djan Faridz terlihatnya mulai merayu PDI Perjuangan dengan iming-iming koalisi permanen dari PPP. Salah satu buktinya merupakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI.

Bahkan, PPP pihak Djan Faridz siap mendukung siapa pun jagoan PDI Perjuangan di 101 daerah yang dikut dalam Pilkada. Karena, seperti yang diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai penguasa mengusung Ahok dan Djarot pada Pilgub DKI.

Ketua DPP PPP pihak Romi, Lena Maryana Mukti menganggap manuver Faridz seperti cara politik anak kecil dan tidak beretika. Karena, konstalasi politik setiap daerah pasti berbeda-beda, dinamika politik pun dinamis. Sehingga, menurutnya, perkataan pihak Faridz cuma sebatas iming-iming belaka.

“Itu cara politik yang enggak etis seperti anak kecil. Cara politik yang seperti tidak paham hukum. Itu kan prosedurnya itu kan udah dilampaui semua,”ucap Lena.

Tuduhan Lena bukan tanpa dasar. Pihak Faridz, ucapnya, juga terbukti mengubah sendiri akta notaris yang berisi kepengurusan PPP Romi yang disebut dalam Putusan MA dengan susunan kepengurusan baru. Perubahan itu tidak sesuai dengan aturan yang tercantum di AD/ART partai.

Oleh sebab itu, Lena mempercayai Menteri Hukum dan HAm tidak akan gegabah untuk mengabulkan permohonan Faridz untuk menganulir Surat Keputusan Kepengurusan PPP Romi.

“Tetapi, itu tidak mungkin dipenuhi karena Djan Faridz sendiri merubah kepengurusan hasil muktamar Jakarta, dengan notaris akte notaris tanpa melalui proses yang diatur oleh AD/ART PPP,”tegasnya.

Lanjut dia, PPP pihak Romi juga sudah mendapatkan pengakuan secara yuridis oleh pemerintah. Pengukuhan kepengurusan itu didapat setelah Muktamar islah yang difasilitasi oleh Menkum HAM di Pondok Gede beberapa waktu lalu.

“Jadi udah terlampaui proses itu dan muktamar islah udah terjadi difasilitasi oleh Menkum HAM, bahkan Muktamar itu dibukan oleh Presiden Jokowi dan ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla,”terang Lena.

Lena menyindir sikap politik pihak Djan Faridz terkesan sebagai penjilat supaya mendapat pengakuan dari pemerintah. Itu diperlihatkan lantaran dulu Faridz mendukung penuh Prabowo, tetapi saat ada keinginan politik seperti ini, dia malah mendukung Presiden Jokowi.

“Faridz kan dulu mendukung habis-habisan Prabowo, kemudian beralih ke Jokowi dan mengiming-imingi bakal membentuk koalisi permanen di seluruh Pilkada agar surat keputusan Kemenkumham-nya keluar,”tutup Lena.

Lena mengaku, pemerintah bakal rugi kalau mengesahkan kepengurusan Faridz. Dia menganggap jauh lebih baik kalau pemerintah dan PDI Perjuangan berkoalisi dengan pihak Romi lantaran sudah mendapatkan keabsahan hukum.

“Jadi akan rugi lantaran pemerintah sendiri tahu siapa dan bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh Djan Faridz ya. Akan lebih aman kalau kita mau bicara mengenai koalisi permanen yang lebih lama itu akan lebih aman dengan kami, PPP yang sudah disahkan,”tutupnya.

Scroll To Top
Poker Texas Boya Bola369