Home / Kabar Terkini / Kritikan Para Menteri di Pemerintahan Anies Baswedan
Kritikan Para Menteri di Pemerintahan Anies Baswedan

Kritikan Para Menteri di Pemerintahan Anies Baswedan

Kabarterkini – Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali bersiteru dengan Pemerintahan Pusat. Kali ini tentang pengelolaan dan pemanfaatan terminal terpadu pulo gadung, Jakarta Timur. Saling adu argumen dan saling balas pernyataan merangkup peristiwa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ada dua menteri koordinator yang pernah terlibat dalam perseteruan dengan gubernur DKI sepanjang tahun ini.

Perseteruan yang paling tajam terjadi sekitar tahun 2017-2018 tentang proyek reklamasi antara Anies dan Menteri koodinator kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Salah satunya yang terjadi pada tahun 2018 saat Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengkritik sistem perizinan digital yang diluncurkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, yaitu JakEVO yang dinilai ‘overlap habis-habisan’ dengan sistem OSS (Online Single Submission) milik pemerintah pusat.

Berikut adalah beberapa catatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 :
* Naturalisasi Sungai
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mempertanyakan konsep naturalisasi sungai yang dibuat oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Beliau punya ide naturalisasi sungai, namun sampi saat ini belum bertemu untuk berdiskusi” kata Basuki.
Menanggapi masalah tersebut Anies mengatakan sudah sering bertemu Basuki dan membahas soal naturalisasi. Anies meminta kepada para awak media untuk berhenti mengadu antara dirinya dengan Basuki ” Saya dan Pak Basuki sudah sering bertemu dan ngobrol terus, untuk para media tolong jangan mengadu kami ya” ujar Anies.

* Banjir Cawang
Proyek LRT Jabodebek dan Tol Becakayu dinyatakan Anies sebagai penyebab banjir didaerah Cawang, Jakarta Timur. Anies telah memperingatkan para kontraktor proyek nasional untuk mematuhi AMDAL yang telah disepakati.
Menteri perhubungan Budi Karya menegur Anies yang pernah menjadi Menteri Pendidikan meneliti jauh tudingannya mengenai proyek tersebut.
“Saya minta pak gubernur meneliti lebih jauh lagi sebelum mengeluarkan statement karena semua statement yang dikeluarkan perlu bukti” kata Budi Karya.
Menteri Luhut meminta kepada masing-masing pihak untuk tidak saling menyalahkan penyebab terjadinya banjir di sekitar lokasi proyek LRT Jabodebek, kiranya semua fokus saja dalam mengerjakan tugas masing-masing.
“Kalau ada masalah, silakan bertemu dan ketemu, tidak perlu ke publik,” kata Luhut

Kritikan Para Menteri di Pemerintahan Anies Baswedan

Baca Juga: Angelina Jolie Tampil Menyeramkan di Trailer Maleficent 2

* Terminal Bus Pulo Gebang
Menteri Perhubungan Budi Karya menegur Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait sepinya penumpang di Terminal Pulo Gebang karena maraknya terminal bayangan.
“Akan saya surati DKI, apabila tidak diperbaiki maka akan kami ambil alih” ucap Budi Karya.
Tidak terima dengan pernyataan Menteri Perhubungan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko memberikan data penumpang di terminal tersebut yang mencapai 520.516 dari Periode Januari-April tahun ini dan sepanjang tahun 2018 telah tercatat 861.138 penumpang. Menurutnya angka tersebut merupakan antusias para masyarakat yang terus meningkat dan wujud kepercayaan atas kinerja di terminal tersebut.
“Fakta di lapangan selama ini tidak benar ada terminal bayangan di sekitar kawan TTPG” ujar Sigit

Scroll To Top
Poker Texas Boya Bola369