Home / Kabar Terkini / Keputusan Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN
Keputusan Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN

Keputusan Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN

Kabar Terkini – Keputusan Presiden Jokowi tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta meskipun berstatus terdakwa, dikuatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli hukum Refly Harun.

Keputusan Jokowi ini digugat oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia ke PTUN Jakarta. Penggugat menilai Ahok semestinya mundur dari kursi gubernur sebab menjadi terdakwa kasus penodaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun sesuai Pasal 156 a KUHP. Usai melalui persidangan selama dua bulan lebih, PTUN Jakarta menolak gugatan itu.

“Mengadili, menyatakan eksepsi Termohon tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon,” tutur majelis hakim yang dilansir dari website Mahkamah Agung, Jumat (19/05/2017).

Vonis tersebut dibacakan hari Kamis (18/05/2017) kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Roni Erry Saputro dengan anggota Oenoen Pratiwi dan Tri Cahya Indra Permana.

Keputusan tersebut menguatkan argumen Refly Harun. Di mana Rafly mengacu pada pasal 83 ayat 1 UU tentang Pemerintahan Daerah, di mana pasal itu menyatakan seorang kepala daerah yang diancam paling singkat lima tahun wajib diberhentikan sementara. Menurut Refly Ahok diganjar paling lama lima tahun, bukan paling singkat.

Karena tidak memenuhi pasal 183 ayat 1 UU Pemda, maka sebagai terdakwa, Ahok tidak perlu mundur dari jabatan gubernur.

“Berdasarkan ‘5 tahun’ itu, apakah Ahok mesti dinonaktifkan? Saya berbeda pendapat. Di dalam pasal 83 (UU Pemda) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya tidak masuk. Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu termasuk kejahatan menengah atau ringan,” tutup Refly.

Scroll To Top
Poker Texas Boya Bola369